China tolak divestasi TikTok pasca AS naikan tarif impor dari China. (chatgpt)ESG News – Rencana kesepakatan untuk memisahkan operasional TikTok di Amerika Serikat ditangguhkan setelah pemerintah China memberi sinyal tidak akan menyetujui kesepakatan tersebut. Hal ini terjadi menyusul pengumuman Presiden Donald Trump pekan ini yang menaikkan tarif impor terhadap barang-barang asal China.
Trump pada Jumat (4/4) memperpanjang tenggat waktu penjualan aset TikTok di AS oleh ByteDance selama 75 hari. Jika tidak ada penjualan kepada investor non-China, aplikasi video pendek populer itu terancam diblokir berdasarkan undang-undang yang disahkan pada 2024.
Sumber yang mengetahui kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa struktur perjanjian sudah hampir final pada Rabu lalu. Rencana ini akan memisahkan operasional TikTok di AS ke dalam entitas baru yang berbasis di Amerika Serikat, dengan mayoritas saham dan pengelolaan dimiliki oleh investor AS. ByteDance akan memiliki saham kurang dari 20 persen.
Kesepakatan ini disebut sudah mendapat persetujuan dari investor lama, investor baru, ByteDance, dan juga pemerintah AS. Namun pada Sabtu pagi, ByteDance menyatakan masih terdapat sejumlah perbedaan terkait rincian kesepakatan.
“Kami masih berdiskusi dengan pemerintah AS, tetapi belum ada kesepakatan yang tercapai, dan masih terdapat perbedaan signifikan dalam sejumlah isu penting,” demikian pernyataan resmi ByteDance melalui akun resminya di platform media sosial WeChat.
Sesuai hukum di China, kesepakatan apapun harus melalui proses peninjauan dari otoritas terkait, tambah perusahaan itu.
Kedutaan Besar China di Washington menyatakan bahwa posisi Beijing tidak berubah: China menghormati hak dan kepentingan sah perusahaan serta menolak praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip pasar bebas.
Associated Press menjadi media pertama yang melaporkan penolakan China terhadap kesepakatan tersebut.
Trump dalam pernyataan di media sosial mengatakan perpanjangan tenggat waktu dimaksudkan agar seluruh persetujuan bisa diselesaikan. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya ingin terus bekerja sama dengan China, meski mengakui Beijing tidak senang dengan kebijakan tarif balasan dari pemerintah AS.
Pekan ini, Trump mengumumkan kenaikan tarif sebesar 34 persen terhadap produk China, sehingga total tarif impor kini mencapai 54 persen. China pun merespons dengan kebijakan balasan pada Jumat.
Trump menyatakan bersedia menurunkan tarif sebagai bagian dari upaya agar ByteDance bisa menjual TikTok kepada pembeli asal AS. Saat ini, ada empat kelompok investor yang terlibat dalam negosiasi, meski belum disebutkan secara spesifik siapa saja mereka.
Persetujuan dari pemerintah China masih menjadi penghambat utama untuk menyelesaikan transaksi ini. China hingga kini belum secara terbuka menyetujui divestasi, dan komentar terbaru Trump menunjukkan bahwa sikap penolakan dari Beijing kembali menguat.
“Kami berharap dapat bekerja sama dengan TikTok dan pemerintah China untuk menyelesaikan kesepakatan,” tulis Trump pada Jumat.
“Kami tidak ingin TikTok ‘gelap’ atau menghilang,” tambahnya.
Kongres AS telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan ByteDance melepaskan kendali atas TikTok paling lambat 19 Januari 2025, dengan alasan potensi risiko keamanan nasional terkait pengaruh pemerintah China. Presiden saat itu, Joe Biden, menandatangani UU tersebut sebelum Trump kembali menjabat pada 20 Januari. Namun, Trump memilih untuk tidak menegakkannya.
Departemen Kehakiman AS pada Januari lalu memberitahu Apple dan Google bahwa undang-undang tersebut tidak akan ditegakkan, sehingga mereka kembali mengizinkan TikTok diunduh melalui platform mereka.
Berdasarkan perintah terbaru Trump, batas waktu penyelesaian kesepakatan ditetapkan hingga pertengahan Juni 2025.
Pemerintah AS dan pihak investor kini berfokus pada rencana untuk membentuk entitas TikTok baru yang sepenuhnya berbasis di AS. Investor besar non-China seperti Susquehanna International Group milik Jeff Yass dan General Atlantic milik Bill Ford — yang keduanya duduk di dewan ByteDance — dikabarkan memimpin pembicaraan ini dengan Gedung Putih.
Rencana ini menargetkan pengurangan kepemilikan China di entitas baru TikTok hingga di bawah ambang 20 persen, guna mematuhi regulasi di AS dan menghindari pemblokiran. (ESG-1)
