PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mencukupi untuk kebutuhan petani. Pupuk telah didistribusikan hingga tingkat kios agar petani dapat menebusnya tepat waktu.
Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia
Dalam beberapa tahun terakhir, ketersediaan pupuk subsidi sering menjadi kendala bagi petani. Permasalahan seperti keterbatasan alokasi, distribusi yang tidak merata, serta potensi penyalahgunaan menyebabkan ketimpangan akses pupuk di berbagai daerah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan Pupuk Indonesia terus meningkatkan sistem distribusi dan monitoring pupuk bersubsidi.
Distribusi Pupuk Bersubsidi di Majalengka
“Sesuai arahan pemerintah dan Kementerian BUMN, kami telah mempersiapkan stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Majalengka mulai awal Januari 2025. Stok tersebut telah didistribusikan dari distributor hingga kios agar petani bisa menebus pupuk sesuai kebutuhan,” ujar Vice President Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Cindy Sistyarani, Senin (27/1/2025).
Berdasarkan data per 24 Januari 2025, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Majalengka telah mencapai 4.147 ton, terdiri dari 2.269 ton pupuk Urea dan 1.878 ton pupuk NPK. Alokasi pupuk subsidi 2025 di Majalengka mencapai 65.971 ton, yang terdiri dari 38.574 ton Urea dan 27.397 ton NPK. Selain itu, Pupuk Indonesia telah menyiapkan stok cadangan sebesar 8.570 ton untuk memastikan ketersediaan pupuk tetap aman.
Komitmen Pupuk Indonesia dalam Distribusi Pupuk
“Realisasi penyaluran pupuk ini menegaskan komitmen kami dalam menjaga kelancaran distribusi pupuk bersubsidi. Kami memastikan stok siap memenuhi kebutuhan petani sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah,” tambah Cindy.
Digitalisasi Penebusan Pupuk dengan iPubers
Pupuk Indonesia juga mendukung penyederhanaan proses penebusan pupuk bersubsidi. Sejak 2023, perusahaan telah mengimplementasikan aplikasi iPubers yang memungkinkan petani terdaftar dalam sistem e-RDKK menebus pupuk langsung di kios resmi menggunakan KTP.
“Saat ini, iPubers telah diterapkan di lebih dari 26.000 kios secara nasional. Implementasi penuh ini mempermudah petani menebus pupuk bersubsidi serta memastikan distribusi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Cindy. (RO/ESG-1)