Program Rumah untuk Guru 20 Ribu Unit Rumah, BTN Siapkan Penyaluran KPR

ESG News – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Tabungan Negara (BTN), serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia.

Program ini menargetkan pembangunan 20 ribu unit rumah bagi tenaga pendidik di delapan wilayah hingga akhir 2025, dengan total perkiraan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) senilai Rp3,4 triliun. Lokasi penyaluran rumah mencakup Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura. Pada Selasa (25/3), sebanyak 300 guru dari berbagai wilayah resmi melakukan akad kredit secara serentak, baik secara langsung maupun daring.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kesejahteraan Guru

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mewujudkan program ini. “Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, kita tidak boleh berpikir sektoral. Semua harus berkolaborasi bersama,” ujarnya dalam acara peluncuran di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Program ini menyasar guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi. Beberapa syarat utama meliputi belum memiliki rumah, penghasilan maksimal Rp7 juta bagi yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah, serta memiliki masa kerja minimal dua tahun.

Skema Pembiayaan KPR Subsidi

Skema pembiayaan yang digunakan dalam program ini mencakup dua jenis KPR subsidi yakni KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS.

Fasilitas KPR subsidi ini menawarkan berbagai keuntungan, termasuk bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah, tenor pinjaman hingga 20 tahun, serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.

Dukungan Data untuk Implementasi Program

Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dimulai dari peningkatan kesejahteraan guru. Saat ini, masih ada sekitar 438.816 guru di seluruh Indonesia yang belum memiliki rumah.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa pihaknya berperan dalam pengumpulan dan pengolahan data guna mendukung realisasi program. Data administrasi guru dari Dikdasmen dipadukan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan distribusi rumah tepat sasaran.

BTN dan BP Tapera Percepat Penyaluran Rumah

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menambahkan bahwa program ini merupakan hasil kerja sama lintas sektor untuk membantu para guru memiliki hunian yang layak dan terjangkau. “Akad massal ini adalah wujud nyata dari Program Rumah untuk Guru Indonesia. Ini kerja kolaborasi lintas sektor untuk memastikan para guru bisa memiliki rumah yang layak,” katanya.

BTN menargetkan penyaluran 20.000 unit rumah dengan total nilai pembiayaan Rp3,4 triliun. Program ini terbuka untuk guru ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), honorer, dan guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.

 Nixon menjelaskan bahwa program ini menggunakan skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-ASN dan KPR Tapera untuk guru ASN.

“Fasilitas KPR subsidi ini menawarkan bunga tetap 5% sepanjang tenor pinjaman, uang muka minimal 1% dari harga rumah, tenor maksimal 20 tahun, serta subsidi bantuan uang muka (SBUM) sebesar Rp4 juta,” jelas Nixon.

Selain itu, BTN juga mengusulkan agar ke depan program ini mencakup guru-guru Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan sekolah swasta lainnya.

“Program ini sangat diminati, dan masih banyak guru yang belum memiliki rumah. Jika bisa diperluas cakupannya, maka semakin banyak tenaga pendidik yang terbantu,” tambah Nixon.

Dengan peluncuran program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perumahan nasional. (ESG-1)