by esgnews/cipiESG News – Pemerintah Indonesia tengah bersiap menggelar salah satu proyek infrastruktur energi terbesar dekade ini, yaitu pembangunan jaringan kabel transmisi listrik sepanjang lebih dari 47.000 kilometer sirkuit (kms) guna memastikan akses listrik bersih merata hingga ke pelosok negeri.
Proyek ini akan menghubungkan pembangkit-pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) ke gardu induk milik PLN, dan selanjutnya disalurkan ke pelanggan melalui jaringan distribusi. Seluruh inisiatif tertuang dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 milik PT PLN (Persero).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menekankan bahwa proyek transmisi ini merupakan kunci untuk mewujudkan target bauran EBT nasional yang selama ini terkendala oleh minimnya jaringan.
“Target kita adalah 23% EBT dalam bauran energi. Sekarang masih di angka 15–16 persen. Masalahnya, banyak pembangkit bersih yang tidak bisa disalurkan karena tidak ada jaringan. Ini yang jadi masalah besar,” ujar Bahlil dalam peluncuran RUPTL PLN di Jakarta, Senin (26/5).
Distribusi Transmisi Berdasarkan Wilayah
Pembangunan jaringan transmisi akan dilakukan secara bertahap dalam sepuluh tahun ke depan. Berdasarkan rencana Jawa, Madura, Bali: 13,9 ribu kms, Sumatera: 11,2 ribu kms, Kalimantan: 9,8 ribu kms, Sulawesi: 9,0 ribu kmsdan Maluku, Papua, Nusa Tenggara: 3,9 ribu kms.
Selain transmisi, akan dibangun juga tambahan kapasitas gardu induk sebesar 107.950 MVA di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari penguatan sistem kelistrikan nasional berbasis EBT.
Dorong Investasi Hijau dan Industri Lokal
Pemerintah memperkirakan total nilai investasi yang dibuka dari proyek transmisi dan gardu induk ini mencapai Rp565,3 triliun, dengan potensi menyerap lebih dari 881 ribu tenaga kerja dari sektor manufaktur, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan.
“Saya harap pembangunan ini mengandalkan industri dalam negeri sepenuhnya. Nilainya besar, Rp400–500 triliun hanya untuk transmisi dan gardu induk. Jangan sampai proyek ini malah jadi pasar untuk produk impor,” tegas Bahlil.
Pemerintah mewajibkan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara maksimal demi mendorong pertumbuhan industri energi lokal, serta menjaga kemandirian rantai pasok transisi energi nasional.
Akselerasi EBT dan Pemerataan Energi Bersih
Pembangunan transmisi nasional ini menjadi tulang punggung transformasi sistem kelistrikan Indonesia dari berbasis fosil menuju desentralisasi energi bersih. Dengan jaringan yang terintegrasi, pembangkit EBT di wilayah terpencil dan 3T akan memiliki jalur distribusi yang memadai, sekaligus membuka peluang ekspor daya antarwilayah.
Kebijakan ini juga sejalan dengan langkah-langkah PLN dan mitra strategis dalam membangun pembangkit berbasis EBT seperti surya, hidro, dan biomassa di wilayah timur Indonesia — termasuk proyek yang sedang berjalan di Sumba, Nias, dan Papua. (ESG-1)
