ESG News – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali menegaskan komitmennya mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Selasa (7/1), BTN memaparkan berbagai langkah strategis untuk memperluas akses pembiayaan rumah subsidi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan ini menjadi bagian dari upaya BTN untuk mendukung penyediaan rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor perbankan untuk memastikan kesuksesan program ini. Nixon mengungkapkan bahwa BTN telah mengajukan sejumlah terobosan, seperti perubahan skema subsidi perumahan, perpanjangan tenor kredit dari 20 tahun menjadi 30 tahun, serta eksplorasi sumber pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kami ingin memastikan bahwa angsuran kredit menjadi lebih terjangkau, sehingga semakin banyak masyarakat, khususnya dari kalangan MBR, dapat memiliki rumah layak huni,” ujar Nixon.
Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan Perumahan
Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan alokasi APBN sebesar Rp35 triliun untuk pembiayaan perumahan pada tahun 2025. Anggaran tersebut terdiri dari berbagai program subsidi, termasuk FLPP sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) senilai Rp980 miliar untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit rumah, serta dana Tapera sebesar Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit rumah.
Sri Mulyani juga menyebut bahwa pemerintah terus mendukung inisiatif BTN dalam memperluas akses pembiayaan perumahan melalui kolaborasi lintas kementerian. Dalam rapat tersebut, hadir pula sejumlah menteri dan pejabat negara, seperti Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid.
Terobosan BTN untuk Program 3 Juta Rumah
BTN turut mengusulkan solusi inovatif, seperti penerbitan obligasi dengan jaminan pemerintah untuk menarik pendanaan dari luar negeri. Jaminan pemerintah diharapkan dapat menekan bunga obligasi sehingga lebih efisien dalam mendukung pembiayaan rumah. Selain itu, BTN juga berencana melakukan sekuritisasi aset portofolio KPR FLPP untuk mendapatkan dana dari investor domestik maupun internasional. Dengan langkah ini, BTN dapat menggulirkan kembali dana yang diperoleh untuk pengajuan KPR baru, mendukung percepatan realisasi Program Tiga Juta Rumah.
Di sisi lain, BTN juga terus memperluas cakupan penyaluran KPR Subsidi ke berbagai segmen masyarakat, termasuk pekerja sektor informal seperti pedagang, pemilik usaha mikro, dan pengemudi ojek online. Saat ini, sektor informal telah mencapai 10% dari total penyaluran KPR Subsidi BTN. “Kami ingin menjadikan pembiayaan rumah lebih inklusif, sehingga masyarakat dari berbagai latar belakang dapat menikmati akses kepemilikan rumah,” tambah Nixon.
Komitmen BTN untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan
BTN melihat Program Tiga Juta Rumah bukan hanya sebagai inisiatif perumahan, tetapi juga sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui program ini, BTN berharap dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
“Dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah telah menjadi bagian dari visi kami di tahun 2025, yaitu menjadi mitra utama dalam pemberdayaan finansial keluarga Indonesia. Kami percaya bahwa program perumahan rakyat harus memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak,” pungkas Nixon.(RO/ESG-1)
