Infografik by chatgptESG News – Masa depan energi bersih di Amerika Serikat kembali mengalami kemunduran signifikan setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang secara langsung menargetkan kebijakan lingkungan di tingkat negara bagian.
Dikutip dari esgnews.com, perintah eksekutif bertajuk Protecting American Energy from State Overreach itu memerintahkan pemerintah federal untuk memblokir kebijakan negara bagian yang dinilai membatasi penggunaan bahan bakar fosil atau mendorong regulasi lingkungan.
Dalam pernyataannya, Trump menyebut kebijakan iklim negara bagian sebagai “bermotif ideologis” dan “membebani” industri energi nasional. “Rakyat Amerika harus diizinkan memanaskan rumah mereka, mengisi bahan bakar kendaraan mereka, dan hidup dengan tenang — bebas dari kebijakan yang membuat energi makin mahal dan menurunkan kualitas hidup,” tulis Trump dalam perintah tersebut.
Apa Isi Perintah Eksekutif Ini?
Melalui perintah ini, Jaksa Agung AS diperintahkan untuk:
-
Mengidentifikasi semua hukum, kebijakan, atau gugatan hukum di tingkat negara bagian dan lokal yang mengatur sumber daya energi domestik, perubahan iklim, ESG (Environmental, Social, Governance), dan emisi karbon.
-
Mengambil tindakan hukum untuk menghentikan penerapan kebijakan tersebut jika dianggap bertentangan dengan konstitusi atau hukum federal.
-
Melaporkan hasil investigasi kepada Presiden dalam waktu 60 hari dengan rekomendasi tindakan eksekutif atau legislatif lanjutan.
Trump menegaskan bahwa kebijakan iklim lokal dianggap mengancam dominasi energi, kekuatan ekonomi, dan keamanan nasional Amerika Serikat.
Target Kebijakan Negara Bagian
Beberapa kebijakan yang secara khusus disasar dalam perintah ini meliputi:
-
Undang-undang “pemerasan iklim” di New York yang memberlakukan denda atas emisi masa lalu perusahaan bahan bakar fosil.
-
Kebijakan serupa di Vermont yang disebut sebagai upaya “pemerasan” terhadap perusahaan energi global.
-
Program cap-and-trade California yang dianggap menghukum penggunaan karbon dengan batas emisi yang “mustahil” dan sistem kredit yang membebani pelaku usaha.
-
Gugatan hukum yang diajukan oleh negara bagian terhadap perusahaan bahan bakar fosil, yang menurut pemerintah dapat memicu kerugian finansial besar.
Reaksi Politik dan Industri
Kebijakan ini langsung menuai kritik tajam dari gubernur-gubernur Partai Demokrat, termasuk Gubernur New York Kathy Hochul dan Gubernur New Mexico Michelle Lujan Grisham yang juga menjabat sebagai ketua bersama U.S. Climate Alliance.
“Kami akan terus memajukan solusi terhadap krisis iklim yang menumbuhkan ekonomi energi bersih dan membuat masa depan lebih sehat dan aman,” kata mereka dalam pernyataan bersama.
Di sisi lain, American Petroleum Institute menyambut baik langkah Trump, menyebutnya sebagai perlindungan terhadap industri energi dari “upaya inkonstitusional” negara-negara seperti New York dan California.
Dampak terhadap Energi Bersih dan Hukum Negara Bagian
Langkah ini mempertegas posisi Trump dalam mendorong energi fosil sekaligus membatasi ruang gerak negara bagian dalam mengatur kebijakan iklim. Jika diberlakukan secara efektif, kebijakan ini dapat:
-
Membatasi inovasi negara bagian dalam menerapkan solusi iklim berbasis energi bersih.
-
Menimbulkan benturan hukum terkait hak negara bagian berdasarkan Amandemen Kesepuluh Konstitusi AS.
-
Menggagalkan gugatan hukum terhadap perusahaan minyak dan gas atas kerusakan iklim.
Selain itu, perintah ini juga menginstruksikan Departemen Kehakiman untuk mengevaluasi apakah gugatan hukum terhadap perusahaan energi dapat dihentikan berdasarkan konflik hukum dengan kebijakan federal.
Masa Depan Energi Bersih di Persimpangan
ESG News melihat Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa era Trump kedua akan berupaya membalikkan seluruh kemajuan yang telah dicapai dalam transisi menuju energi bersih. Dengan mempersempit ruang negara bagian untuk bertindak terhadap perubahan iklim, Amerika Serikat berisiko kehilangan momentum global dalam kepemimpinan energi bersih dan keberlanjutan lingkungan. Akanhkan peran ini akan diambil alih oleh negara lain atau Eropa, waktu yang akan mencatatnya. (esgnews.com/ESG-1)
